Tulisan isnawijayani

Beranda » ARTIKEL » MELIHAT KEDUDUKAN HUMAS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

MELIHAT KEDUDUKAN HUMAS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

MELIHAT KEDUDUKAN HUMAS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

 Hj. Isnawijayani

Sebetulnya peningkatan koordinasi arus informasi pemerintahan dari segala arah sekarang ini dapat dilakukan dengan mudah, karena era globalisasi, reformasi dan otonomi daerah yang mendukung keadaan tersebut. Dengan mempersiapkan dan memerankan Humas sebagai cerminan lembaga pemerintahan disertai personil dan fasilitas teknologi komunikasi.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan dan didiskusikan adalah melihat kesiapan mental dari pelaku-pelaku dalam lembaga pemerintahan itu, yang juga harus menghadapi masyarakat yang selalu siap mengkritik dengan segala aspek budaya dan politik yang dimiliki. Kebiasaan lama orde baru yang memiliki rasa dominasi terhadap yang lain tidaklah mudah untuk berubah mengadapi manusia sama seperti dirinya sendiri. Tentu jauh berbeda. Dan di sisi lain merekapun harus berhadapan dan beradaptasi dengan teknologi dan kesiapan menyiapkan dana untuk teknologi dan kesiapan belajar dan pendidikan dari personil yang difungsikan. Merubah adat dan kebiasaan diperlukan motivasi yang tinggi baik dari diri sendiri maupun dari luar terutama sang pemimpin.

Siapakah Humas itu?

Public Relation ( PR) yang secara umum diartikan dengan Hubungan Masyarakat (Humas)  untuk pertama kalinya dipopulerkan di AS pada sekitar tahun 1900. Yang dilahirkan suatu masyarakat dimana kemerdekaan berpikir, berbicara, berserikat/berkumpul, dan berusaha, dijamin sepenuhnya oleh negara. Dapat dikatakan latar belakang Public Relation adalah demokrasi liberalisme, sehingga di negara-negara yang berfaham Komunis seperti di Rusia tidak terdapat Public Relations. Karena Indonesia menganut demokrasi Pancasila, juga kemerdekaan berpikir, menyatakan pendapat, berserikat/berkumpul, berusaha dan sebagainya, dijamin oleh Undang-undang. Maka Public Relation mulai dipelajari dan dijalankan.

Menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center dalam bukunya Effective Public Relations, PR mengandung 3 unsur, yaitu : mempengaruhi pendapat, dengan penyajian yang dapat diterima dan dengan komunikasi dua arah. Unsur yang pertama adalah unsur umum, sedangkan unsur kedua dan ketiga adalah unsur khas PR.

Publik yang berkepentingan dengan sutau lembaga/perusahaan banyak sekali.. Publik- publik itu masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan apabila salah satu daripada kepentingan itu mendapat hambatan, maka akan mempengaruhi perkembangan dan bahkan kehidupan lembaga tersebut yang akan membawa dampak kepada seluruh masyarakat.

Hambatan-hambatan itu dapat dikurangi, jika terdapat saling mengerti dan bekerja sama atau mutual understanding and cooperation. Karena itu, yang menjadi  masalah sekarang ialah bagaimanakah caranya mempertemukan semua pihak/ publik itu demi kepuasaan bersama. Disinilah diperlukan PR sebagai suatu sistem hubungan yang efektif  dan efesien. Dikatakan,  PR haruslah  acceptable and two way communication. Jadi harus acceptable bagi semua pihak dan dilaksanakan secara timbal balik, yaitu kedalam dan keluar juga kebawah dan keatas. Jika tidak demikianakan mengundang hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan. bagi semua pihak/ publik. Artinya publik yang dihadapi dapat secara internal dan eksternal.

Mengatur dan memelihara hubungan dengan  mass media, yaitu : Pers, Radio, Film dan TV merupakan proses eksternal yang dinamis dan memerlukan biaya atau  cost tersendiri. Tetapi terutama dengan Pers.  Kalau hal ini sukar dilakukan maka biasanya seorang Humas akan dicibir dengan kata-kata  payah, sukar, atau pelit. Melihat keadaan  di atas, Humas seharusnya  ditempatkan pada struktur top management.  Sehingga bagian ini berfungsi dengan baik dan dapat melaksanakan krativitas dalam operasional pekerjaannya.

Selanjutnya untuk melihat apakah Humas itu telah dilakukan dengan baik,  menurut  Onong (1984) sebetulnya teori Public Relations dapat dengan mudah dipraktekan dalam kehidupan suatu lembaga atau instansi,  dalam dua pengertian, yaitu :

    1. State of being (keadaan wujudiah).
    2. Technique of communication (teknik komunikasi).

Yang dimaksud dengan “State of being“ atau “bentuk wujudiah“ adalah suatu pengertian yang dilihat dari segi Hardware yang merupakan wadah kegiatan Public Relatrions dalam bentuk organisasi yang dapat diberi nama : Biro, Bagian, Seksi, Sub seksi dan lain – lain dalan suatu instansi, Departemen atau perusahaan, baik pemerintah maupun Swasta.

Jadi “ state of being “ ini dilihat secara fisik atau officenya sebagai establishment yang terdiri dari tiga unsur, yaitu :

  1. Gedung
  2. Equipment (Alat perlengkapan kantor)
  3. Personil

Sebagai Establishment yaitu bentuk organisasi Public relations yang dapat dilihat dengan jelas kantornya yang dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan kantor dan jelas pula pekerjaan-pekerjaannya dengan pembangian tugas yang tegas dari mulai kepala sebagai Top Manajer sampai para karyawan –karyawan yang terendah yang dapat pula dilihat pula dari dinamika dan kegairahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

Unsur yang kedua ini menunjukkan Public Relations dalam in operation sebagai “the Liveware“ yang memiliki ciri khas dalam kegiatannya yaitu “two way traffic communication“ atau komunikasi timbal balik. Ini berarti bahwa komunikasi berlangsung antara pimpinan dan bawahan dan anatara bawahan dengan pimpinan serta bawahan dengan bawahan. Dalam usaha menumbuhkan “Mutual understanding“, confidance dari pihak pihak yang menjadi public kegiatan Public relations.

Humas Di Pemerintah Provinsi Sumsel

Humas di Indonesia termasuk di Provinsi secara organisatoris masih banyak yang belum ditempatkan dalam top management (Onong:71). Hal ini kemungkinan disebabkan belum mengertinya semua pimpinan tentang peranan dan siapakah Humas tersebut. Apalagi di lembaga non-profit seperti pemerintah daerah atau provinsi, (masih non-profit?) utamanya di kota atau kabupaten, Humas nampaknya masih merupakan bagian yang hanya melakukan pekerjaan yang menyiapkan Press Release, atau hanya sebagai pendokumentasi foto dan Video dan pengkliping koran bahkan hanya sebagai pengatur pengumuman saja. Jadi hanya bersifat sebagai penerangan saja dalam melakukan kerja Humas. Sehingga terkesan Humas adalah tempat pembuangan,?  Pegawai saja.

Kalau mengobservasi atau mengamati  kantor Humas Pemprov Sumatera Selatan  letaknya tidak mudah diketahui publik. Sebagai pintu gerbang ia seharusnya berada di front depan tidak jauh dari pucuk pimpinan. Peralatan dalam kantor itu sudah memadai, hanya saja belum layak yang seharusnya untuk orang pekerja Humas. Teknologi komunikasi ke luar dan ke dalam masih jauh untuk melancarkan sistem komunikasi ke mana saja. Disisi lain SDM yang ada kurang diaktifkan . Jadi semua karyawan Humas belum bekerja secara maksimal, kemungkinan karena mereka berpikir kerja dan tidak kerja akan tetap mendapat gaji. Tetapi yang aktif, dapat berkerja lembur dalam artian lembur saja.?

Secara organisatoris, di Indonesia termasuk Provinsi belum seragam penempatan Humas. Ada yang ditempatkan sebagai top manager, ada yang sebagai pelaksana. Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem otonomi daerah, sehingga setiap pemerintah daerah tidak seragam. Di Provinsi Sumatera Selatan ada Biro Umum dan Humas. Artinya kepala biro itu harus menguasai dua bidang yaitu bidang umum dan bidang Humas. Sementara di bawahnya ada kepala bagian Humas. Akibatnya sang Kabag Humas menjadi melakukan kerja rutin sehari-hari tanpa inisiatif dan kreatif, karena belum diikutsertakan dalam musyawarah kebijakan dan masih harus melalui permohonan dan diketahui kepala biro umum dan Humas yang lebih tinggi. Dan kabag Humas ini menurut strukturnya tidak boleh mendapat akses langsung kepada Gubernur.? Artinya Kabag Humas hanya sebagai pelaksana kegiatan Humas. Akibatnya lagi terjadi kedangkalan komunikasi, dan menjadikan humas  lebih lebih tidak  dipandang dalam birokrasi yang ada.

Sebagai Humas walaupun ia PNS seharusnya ia secara mendetail faham permasalahan yang terjadi di Pemprov. Sebaiknya tidak menunggu instruksi dari atasan, tapi sedapat mungkin selalu berhubungan ke atasan dan ke bawahan. Iapun harus dapat mencari aspirasi dari masyarakat melalui pemberitaan atau kontak langsung, untuk itu ia harus luwes bergaul keluar,. Ia harus berhubungan baik dengan masyarakat maupun dengan pers. Yang menjadi pertanyaan apakah hal seperti ini dapat terjadi dalam birokrasi yang masih tersisa?.

Cara Mengatasi

Untuk mengatasi hal ini, menurut penulis Humas harus berdiri dalam Biro sendiri. Atau kalau tetap bergabung dengan Umum, hendaknya kabag Humas itu dihapuskan saja,  karena terjadi overlapping  kerja Humas. Mengapa demikian ? Sebab Kepala Biro Humas berfungsi sebagai Humas murni , dengan menaikan 3 kasub yang ada sekarang menjadi kepala bagian, tugasnya sebagai pelaksana teknis operasional humas dilapangan. Dengan demikian humas tetap duduk dalam unsur manajer bukan pada unsur pelaksana. Atau dapat saja masuk ke dalam Badan atau Dinas Informasi dan komunikasi (Sumsel sudah ada?), dengan nama bidang kehumasan informasi dan Komunikasi . Yang penting kalaupun tidak rela Humas didudukkan dalam top management paling tidak pada middle management tapi boleh berhubungan langsung dengan gubernur. Untuk merubah semua ini, sekarang ini  tentu saja diperlukan persetujuan dari DPRD.

Alasan lain, untuk melaksanakan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan peran Humas sebagai Public Relations Officer (PRO). Tidak harus informasi dari masyarakat langsung dikomunikasikan kepada pimpinan pemerintah, mungkin hanya hal-hal yang mendesak dan sangat penting saja. Hal ini juga disebabkan bahwa apa yang terjadi dalam masyarakat dan kerja pemerintah daerah semakin banyak dan kompleks. Apabila masyarakat tidak puas, maka akan terjadi gerakan-gerakan yang hanya ingin diselesaikan oleh gubernur. Disinilah sebetulnya Humas diperlukan untuk membantu pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat itu.

Dengan demikian seorang pekerja  Humas bukan hanya dipandang sebagai bagian yang hanya membagikan press release dan amplop kepada wartawan setelah konferensi pers dari lembaga. Tetapi dapat lebih banyak berperan dalam hal informasi dan komunikasi baik ke luar maupun ke dalam. Menurut Frank Jefkins (1995), salah seorang akhli PR  mengatakan, tugas pekerja Humas itu banyak sekali dari A hingga Z.

Di sisi lain dalam era reformasi dan otonomi daerah ini pekerja bagian Humas harus mengerti secara benar fungsi dan peranannya, kemudian tentu saja diberi wewenang untuk menjalankan fungsi itu, diberikan fasilitas dan cara mempergunakan teknologi komunikasi terkini. Menggunakan teknologi itulah dapat dilakukan saling bertukar informasi sesama Humas atau lembaga lain tentang segala sesuatu termasuk akan gejolak masyarakat dan cara penyelesaiannya, kalau perlu sebagai pelopor menghidupkan kembali Bakohumas yang ada di daerah agar antar seluruh Humas baik pemerintah, swasta, BUMN dapat saling berkomunikasi.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: